GRAGENEWS.COM, CIREBON — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon kembali tercoreng oleh dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa sekolah dasar. Insiden di SDN 1 Kalitanjung pada Senin (9/11/2026) menjadi alarm keras bahwa persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG belum sepenuhnya terkendali.
Berdasarkan perkembangan pemberitaan, jumlah siswa yang terdampak dilaporkan mencapai 20 orang dari tiga sekolah, yakni SDN 1 Kalitanjung, SDN Lemahabang, dan SDN Kanggraksan. Sejumlah siswa mengalami mual, pusing, muntah hingga sesak napas. Sebagian harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit, sementara lainnya diperbolehkan pulang setelah menjalani pemeriksaan.
Persoalan semakin serius ketika muncul informasi mengenai menu ayam Kentucky yang diduga mengeluarkan bau tidak normal. Bahkan, berdasarkan keterangan yang diberitakan, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sempat menyampaikan peringatan agar makanan tidak dikonsumsi karena terdapat indikasi masalah pada menu tersebut.
Ironisnya, makanan telah lebih dahulu didistribusikan dan dibagikan kepada siswa sekitar pukul 09.00 WIB. Sebagian anak telanjur mengonsumsi makanan sebelum pemberitahuan penghentian konsumsi diterima. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar, bagaimana mungkin makanan yang diduga bermasalah bisa lolos dari tahapan pemeriksaan sebelum sampai ke tangan anak-anak?
Dampak kejadian tersebut membuat operasional SPPG Harjamukti 01 dinonaktifkan sementara. Dapur yang memiliki kapasitas distribusi sekitar 2.500 porsi per hari dan melayani kurang lebih 14 sekolah itu kini menjadi sorotan. Pihak pengelola juga menyatakan akan bertanggung jawab terhadap biaya penanganan medis para siswa yang terdampak.
Namun, penghentian operasional sementara tidak boleh menjadi akhir dari persoalan. Yang lebih mendesak adalah mengungkap bagaimana sistem pengawasan dan pengendalian mutu makanan dijalankan, siapa yang bertanggung jawab atas pemeriksaan kelayakan menu, serta mengapa makanan yang diduga tidak normal masih dapat sampai kepada peserta didik.
Berulangnya dugaan keracunan dalam pelaksanaan MBG di Kota Cirebon semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pihak yang terlibat. SPPG sebagai penyedia makanan tidak cukup hanya memastikan ribuan porsi selesai diproduksi dan didistribusikan. Kualitas bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga kelayakan makanan sebelum dikirim harus menjadi standar yang tidak bisa ditawar.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kota Cirebon juga patut mendapat perhatian publik. Pengawasan kesehatan lingkungan, keamanan pangan, serta pembinaan terhadap penyedia makanan harus berjalan secara nyata dan preventif, bukan hanya bergerak setelah anak-anak mengalami gejala dan harus mendapatkan perawatan medis.
Jika indikasi makanan bermasalah baru diketahui ketika distribusi sudah berlangsung, maka efektivitas sistem pengendalian mutu patut dipertanyakan. Masyarakat berhak mengetahui apakah pengawasan selama ini benar-benar dilakukan secara berkala, atau sekadar memenuhi prosedur administratif.
Pemeriksaan sampel makanan dan pengujian laboratorium menjadi langkah penting untuk memastikan penyebab kejadian. Namun, hasil pemeriksaan tersebut harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat, termasuk orang tua siswa yang anaknya terdampak.
Pemerintah Kota Cirebon juga tidak boleh berhenti pada penonaktifan sementara satu dapur SPPG. Evaluasi menyeluruh terhadap dapur penyedia MBG lainnya perlu dilakukan agar potensi kejadian serupa tidak kembali menghantui sekolah-sekolah.
Program MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak. Namun, ketika makanan yang seharusnya menyehatkan justru diduga menjadi sumber gangguan kesehatan, maka tujuan program tersebut patut dievaluasi secara serius.
Jangan sampai program yang membawa nama pemenuhan gizi justru meninggalkan kekhawatiran bagi orang tua. Anak-anak membutuhkan makanan yang aman dan layak konsumsi, bukan menjadi korban dari lemahnya pengawasan dan buruknya pengendalian kualitas pangan.
Kini publik menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, penjelasan terbuka dari SPPG, serta langkah konkret Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota Cirebon. Sebab, tanggung jawab penyelenggara MBG bukan hanya membagikan makanan, tetapi memastikan setiap porsi yang sampai kepada siswa benar-benar aman dikonsumsi.
RED
