KH MA’DUN DESAK WALI KOTA DAN KAPOLRES CIREBON KOTA TEGAS TUTUP TOTAL AKTIVITAS GALIAN C DI ARGASUNYA 

Peristiwa634 Dilihat

Gragenews.com, CIREBON — Rentetan peristiwa longsor yang berulang kali merenggut nyawa pekerja di kawasan galian tanah C Kedung Jumbleng, Cadas Ngampar, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, kembali memantik reaksi keras tokoh ulama setempat. Kali ini, KH. Ma’dun, pimpinan Pondok Pesantren Kebon Syarif, Cibogo, secara tegas mendesak Pemerintah Kota Cirebon dan jajaran Polres Cirebon Kota untuk mengambil langkah konkret dengan menutup total aktivitas galian C tersebut.

Desakan itu bukan tanpa alasan. Tragedi longsor yang kembali terjadi pada Minggu (16/11/2026) telah menewaskan seorang kuli angkut bernama Nur Wahyu. Sementara satu korban lainnya dilaporkan selamat, tetapi mengalami luka serius berupa patah tulang akibat tertimbun material longsoran bukit.

Peristiwa berdarah ini seharusnya menjadi peringatan keras bahwa aktivitas penggalian di kawasan tersebut bukan lagi sekadar persoalan pekerjaan dan mata pencaharian, melainkan telah menyangkut keselamatan jiwa manusia.

KH. Ma’dun menilai, berulangnya insiden longsor yang memakan korban jiwa menunjukkan adanya persoalan serius yang tidak boleh terus dibiarkan. Terlebih, kawasan galian tersebut memiliki tingkat risiko yang membahayakan karena lokasinya berdampingan dengan akses jalan dan permukiman warga.

Ia meminta Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan tidak lagi mengambil langkah setengah hati. Penutupan aktivitas galian harus menjadi keputusan tegas, bukan sekadar tindakan sementara setelah terjadi korban jiwa.

DUA KAKAK BERADIK PERNAH TEWAS, KINI KORBAN KEMBALI TERJADI

Catatan kelam di kawasan galian C Argasunya sebenarnya bukan perkara baru. Belum genap satu tahun sebelum tragedi terbaru, tepatnya 18 Juni 2025, dua orang kakak beradik dilaporkan meninggal dunia setelah tertimbun longsoran bukit di lokasi galian yang sama.

Pasca-tragedi tersebut, Pemerintah Kota Cirebon sempat mengambil langkah penutupan aktivitas galian. Namun, kebijakan itu kemudian dihadapkan pada tekanan sosial setelah beberapa hari berselang, sejumlah kuli angkut pasir mendatangi Kantor Kelurahan Argasunya untuk melakukan aksi agar mereka diperbolehkan kembali bekerja di lokasi tersebut.

Alasan yang disampaikan para pekerja saat itu adalah persoalan ekonomi dan tidak adanya alternatif pekerjaan lain sebagai sumber penghidupan.

Persoalan mata pencaharian tersebut tentu tidak bisa diabaikan. Namun, alasan ekonomi juga tidak seharusnya menjadi pembenaran untuk membiarkan masyarakat terus bekerja di kawasan yang berulang kali menimbulkan korban jiwa.

Ketika dua kakak beradik telah kehilangan nyawa, kemudian seorang pekerja kembali tewas dan satu lainnya mengalami luka berat, pemerintah tidak semestinya terus terjebak dalam pola penanganan yang hanya muncul setelah tragedi terjadi.

KESELAMATAN WARGA HARUS DI ATAS KEPENTINGAN AKTIVITAS GALIAN

KH. Ma’dun juga menyoroti dampak aktivitas galian yang tidak hanya mengancam keselamatan para pekerja, tetapi berpotensi membahayakan lingkungan sekitar. Kerusakan kontur bukit, ancaman runtuhan tebing, serta keberadaan aktivitas penggalian yang berdekatan dengan akses jalan dan rumah penduduk menjadi persoalan serius yang membutuhkan tindakan nyata.

Menurutnya, pemerintah daerah harus berani menentukan sikap demi melindungi masyarakat. Jangan sampai penutupan hanya dilakukan ketika ada korban, kemudian aktivitas kembali berjalan setelah situasi mereda.

Kini, perhatian publik tertuju kepada Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan. Keduanya diharapkan segera mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing, termasuk memastikan penghentian aktivitas galian, pengamanan lokasi, serta pemeriksaan terhadap aspek perizinan dan keselamatan operasionalnya.

Jangan sampai kawasan Kedung Jumbleng-Cadas Ngampar terus menjadi tempat berulangnya tragedi maut. Sudah terlalu mahal harga yang harus dibayar dengan nyawa manusia.

Bagi KH. Ma’dun, persoalan ini bukan semata-mata tentang menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan tentang tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan warganya. Solusi mata pencaharian bagi para pekerja harus dipikirkan pemerintah, tetapi keselamatan jiwa tidak boleh terus dipertaruhkan.

Sebab, apabila peringatan demi peringatan terus diabaikan, bukan tidak mungkin tragedi serupa kembali terjadi. Dan ketika korban berikutnya berjatuhan, publik tentu akan kembali mempertanyakan: sampai kapan aktivitas galian yang berulang kali memakan korban jiwa ini dibiarkan?

MOH ANDRI